Branding Wisata Lotim: Dilakukan Dipertanyakan, Tak Dilakukan Dikatakan Kurang Kreatif

LOMBOQNET-Usai sudah gawe besar Lombok Timur.  Sebuah perhelatan yang baru pertama kali dilakukan di Lombok Timur.  Gawe yang kemudian diberi nama, Pekan Pesona Gumi Selaparang (PPGS).  Berbagai kegiatan digelar, yang puncaknya dengan mengadakan iring-iringan 1000 dulang.  (Dulang berasal dari Bahasa Sasak, yakni sebuah wadah yang terbuat dari kayu berbentuk melingkar untuk meletakkan makanan yang akan disajikan kepada tamu khusus pada acara-acara besar adat maupun keagamaan di Pulau Lombok.  Dulang terdiri dari wadah dan penutup makanan yang disebut tembolaq).

PPGS ini konon diadakan untuk membranding pariwisata di Gumi Selaparang, dan secara tidak langsung, sekaligus memperkenalkan potensi-potensi yang dimiliki melalui kehadiran wisatawan mancanegara maupun para pelaku wisata. Sebuah pekerjaan yang tidak mudah namun sukses digelar sesuai perencanaan, terutama menyangkut peserta, waktu dan susunan acaranya.

Upaya-upaya keras nan serius ini bukan hanya sampai disitu saja.  Sebut saja misalnya Peresean di Lenek, Gawe Beleq Musim Kembalit di Sakra, Belanjakan di Masbagik, Festival Budaya Sajang di Sembalun dan beberapa kegiatan lain yang dilaksanakan dalam dua bulan terakhir, menuai kesuksesan. 

Yang menarik dari keseluruhan kegiatan-kegiatan ini adalah bahwa kegiatan ini dikatakan sukses pelaksanaannya di tengah-tengah berbagai persoalan yang belum mampu ditemukan solusinya ataupun pelaksanannya terkesan bertele-tele.  Misalnya mengenai proses penyelesaian pembangunan rumah korban bencana gempa bumi yang hingga kini penanganannya dinilai paling lamban di NTB, meskipun dana sudah ditransfer melalui BNPB langsung ke rekening penerima manfaat.  Sementara aplikator (pihak-pihak yang dipercaya menyediakan material bangunan) terkesan semaunya karena pengawasan yang lemah dari dinas terkait seperti BPBD dan Dinas Pekerjaan Umum.

Bukan itu saja. Kesuksesan itu juga seolah mengiringi masuknya musim kemarau yang mengakibatkan beberapa lokasi di Lombok Timur mengalami kekeringan dan kesulitan air bersih.  Kondisi inipun dianggap kurang mendapat perhatian pemerintah.  Langkah-langkah antisipatif hampir tidak terlihat padahal persoalan ini terjadi setiap tahun  dengan dampak nyata yang dirasakan masyarakat terutama di wilayah selatan.  Menyusul kemudian dengan anjloknya harga tembakau yang menjadi andalan sebagian besar petani Lombok Timur.  Untuk diketahui, tembakau merupakan tanaman perkebunan yang hanya bisa tumbuh dengan baik pada musim kemarau. 

Jadilah kemudian kesuksesan semua perhelatan dan agenda membranding wisata Lombok Timur itu menjadi terlihat ironis.  Belum lagi kalau kita bicara mengenai ukuran kesuksesan sebuah kegiatan yang harus mengacu kepada tujuan asasnya, bukan semata-mata kesuksesan dari segi kepanitiaan belaka,  maka kesuksesan kegiatan-kegiatan itu, masih menyisakan celah lebar untuk dipertanyakan.  Kalau berbicara tujuan, maka bisa dipastikan bahwa tujuan utama adalah meningkatnya jumlah kunjungan wisata ke Lombok Timur.  Apakah dari segi ini perhelatan itu dapat dikatakan sebagai sukses?  Kalau iya, apakah alat ukurnya?

Baiklah, kita anggap saja perhelatan itu sukses dari semua sisinya.  Sisi pelaksanaan dan tujunnya.  Apakah kemudian semua persoalan selesai begitu saja tanpa meninggalkan pertanyaan-pertanyaan tak terjawab?  Tentu saja tidak.    

Manakala kita dihadapkan pada sebuah kata atau kalimat yang populer di kalangan pemerintahan yakni kata “skala prioritas” maka mulai terkuaklah pertanyaan-pertanyaan itu.  Yakni, apakah membranding pariwisata itu lebih mesti diprioritaskan daripada menyelesaikan urusan-urusan pokok yang terjadi di masyarakat seperti revitalisasi lokasi terdampak bencana ataupun penyiapan air bersih masyarakat yang terkena dampak kemarau?  Ataupun sejauh mana kesusksesan membranding wisata itu, kalaupun memang sukses, akan berpengaruh secara instant terhadap pemenuhan kebutuhan mendasar masyarakat seperti disebutkan di atas?

Tentu saja yang mampu menjawabnya dengan tepat adalah pihak pemerintah Lombok Timur sebagai pelaku dan penanggung jawab semua kebijakan pembangunan.  Karena adabnya adalah, siapa yang melakukan maka dialah yang menjelaskan.  Akan tetapi, tentu saja kita tidak mesti menunggu jawaban.  Sebagai anggota masyarakat yang harus patuh pada pimpinan, ada baiknya kita berpikiran positif bahwa ilmu kita mengenai hubungan sebab akibat terkait kemajuan suatu kelompok masyarakat dengan melakukan beraneka kegiatan itu belum sampai di sana dan hasilnya kita serahkan saja ke pemerintah.  Kemudian kita meletakkan harapan ke beberapa bulan atau tahun ke depan bahwasanya cara seseorang mencapai tujuan yang sama memang berbeda-beda.  

Dan kita berharap bahwa ini bukan sekedar menghibur hati yang lara atau sebuah keputusasaan sia-sia ditengah langkanya solusi atas berbagai persoalan yang memiriskan hati.

Dan satu lagi, bahwasanya tulisan pendek ini semoga tidak dinilai seperti wall facebook salah seorang pejabat yang terkait erat dengan kegiatan-kegiatan di atas yang sempat dimunculkan yakni, “berbuat sesuatu dipertanyakan orang.  Tak berbuat dikatakan tak kreatif. Kaye Raden” (ht)

Bakal Calon Walikota, Berani Pusing, Berani repot dan Tidak Manja

Mataram, LOMBOQNET-Perhelatan Pilkada kota Mataram sebentar lagi akan dimulai. Tahapan demi  tahapan telah dipersiapkan guna terselenggaranya gawe besar yang secara serentak akan digelar pada 23 September 2020 mendatang.

Sampai saat ini, beberapa nama telah masuk dalam bursa bakal calon walikota dan wakilnya. Turunnya petahana membuat peta kekuatan semakin sulit ditebak dan aroma persaingan terasa makin sengit karena semua calon, kalau boleh dikatakan, memiliki peluang yang sama besar.

Terbukti dengan munculnya beberapa figur baru seperti Rohman Farly, Makmur Said, Selly, Ahda dan beberapa nama lain yang berusaha menjawab aspirasi masyarakat kota Mataram yang menginginkan sebuah perubahan. Berbagai jurus kemudian muncul dari beberapa figur tersebut guna meraih simpati pemilih sebagai syarat bisa mendapat amanah rakyat.

Mataram sebagai Ibukota Provinsi Nusa Tenggara  Barat (NTB) tentu saja membutuhkan figur yang mampu menjawab semua persoalan Kota Mataram yang menjadi pusat pemerintahan dua pulau dan dua kedudukan pemerintahan yaitu Pemerintah Kota Mataram dan Pemerintah Provinsi NTB.

Lalu bagaimana persiapan para figur tersebut? Siapa lebih siap? Tentu saja semuanya siap. Namun penulis lebih condong kepada figur yang berani repot, berani pusing dengan bukti persiapan yang matang, terencana dan tidak manja dengan persyaratan pendaftaran bakal calon yang akan dibuka KPU Kota Mataram, pada 16 Juni 2020 mendatang.

“Berani Pusing, Berani Repot dan Tidak Manja” sepertinya sangat menarik menjadi ulasan, siapa yang layak dan pantas dipilih dan terpilih dalam gawe Pilkada yang harus melewati tahapan 8 Juli 2020 dulu baru bisa masuk dalam kertas surat suara. Karena tanggal ini (8 Juli) adalah tanggal penetapan mereka, untuk publik  mendapatkan kepastian siapa bakal pasangan calon yang lulus masuk dalam daftar pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Mataram 2020 – 2025.

Tentunya untuk bisa lulus sebagai pasangan calon walikota, mereka harus memiliki kendaraan atau mesin politik untuk bisa melewati jalur dan tahapan-tahapan pemilu yang dipersyaratkan. Jalur tersebut adalah Jalur Partai Politik (Parpol) dan Jalur Perseorangan/Independen.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hadar Nafis Gumay, menilai dua jalur pencalonan itu tidak bisa dikomparasi begitu saja. Begitu juga menurut pendapat penulis yang sedang fokus menilik soal siapa bakal calon Walikota Mataram yang “Berani Pusing, Berani Repot dan Tidak Manja” itulah yang pantas dipilih.     

Karena kembali menurut Hadar, secara alamiah, kedua jalur itu memang sudah berbeda. Menempatkan jalur independen dengan jalur parpol, tidak sebanding. Sebab, parpol merupakan organisasi yang sudah dibangun sejak awal, bahkan mesin-mesin politik partai sudah dibangun di luar masa pemilu.

Jalur Parpol jauh berbeda dengan jalur independen. Jalur independen berangkat dari hal yang kosong dan baru membangun timnya untuk bisa ikut dalam pemilihan, kata artikel di Republika (16/3/2016) yang menyajikan pernyatan Hadar.  

Namun dari sisi tekad, untuk bisa lebih dekat mengenal dan dikenal rakyat, jalur independen adalah pilihan yang tepat dan juga layak untuk dipilih. Bukan hanya tepat dan layak dipilih sebagai kendaraan politik untuk syarat pencalonan, namun juga tepat dan layak dipilih oleh rakyat yang menginginkan perubahan. Karena dibalik jalur independen ada sebuah sikap kerakyatan yang nyata terlihat.(**)
Penulis
M.Hamzan (Redaktur simpulntb)

RSUD Labuhan Haji, Mulai Beroperasional

Lombok Timur, LOMBOQNET- Berangkat dari keluhan masyarakat Lombok Timur tentang pelayanan kesehatan yang dinilai masih jauh dari harapan, 2 tahun silam Bupati Lombok Timur bersama Pengurus Bazda menginisiasi pembangunan sebuah Rumah Sakit (RS) yang diperuntukkan khusus bagi masyarakat Lombok Timur yang kurang mampu.

Rumah sakit yang kemudian diberi nama Rumah Sakit Islam Kita (RSIK), dibangun diatas lahan Pemerintah Daerah seluas 1 hektar,  berlokasi di Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Lombok Timur. Proses pembangunannya, ditandai dengan peletakan batu pertama, Sabtu (27/5/2017) oleh Bupati Lombok Timur waktu itu, H. Moch. Ali Bin Dachlan bersama Pengurus Yayasan RSIK yang dihadiri pimpinan OPD se-Lombok Timur, tokoh agama, tokoh masyarakat dan unsur lainnya.

Tahun 2019, tepatnya pada hari Jum’at (17/5) Rumah Sakit Islam Kita diserahterimakan oleh Yayasan RSIK kepada Baznas Lotim, yang selanjutnya diserahkan kepada pemerintah daerah yang diterima langsung oleh Bupati Lombok Timur, HM. Sukiman Azmy. Kini RSIK telah berubah nama menjadi RSUD Labuhan Haji.

Dalam acara serah terima tersebut,  dihadapan Forkopimda, Sekda, Kepala OPD, Camat, Kepala desa, Toga Toma dan masyarakat Labuan Haji, Bupati menyampaikan tentang latar belakang penyerahan RSIK kepada pemerintah daerah, diantaranya karena status kepemilikan tanah adalah aset milik Pemda Lombok Timur dan biaya yang digunakan bersumber dari Dana Baznas yang dikumpulkan dari masyarakat, dan ASN yang ada di lingkup Pemda Lombok Timur.

Pemerintah daerah dalam hal ini Bupati Lombok Timur, memberikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang tulus kepada Pengurus Yayasan RSIK yang telah berhasil membangun rumah sakit ini sejak awal hingga selesai. Bupati kemudian menyerahkan Pengelolaan RSUD Labuhan Haji terutama masalah keamanan dan ketertiban, berada dibawah kewenangan Kepala Sat.POLPP, namun terkait biaya operasional pegawai masih ditangani oleh Baznas Lombok Timur.

Menjelang peresmian pada tanggal 31 Agustus 2019 mendatang, RSUD Labuhan Haji secara terbatas sudah mulai beroperasional Rabu (28/8) dengan membuka pelayanan Unit Gawat Darurat, dan pelayanan umum lainnya.(**)